SBY Belum Tandatangani 10 Kepala Daerah Bermasalah

JAKARTA - LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mendesak Presiden SBY segera tanda tangani izin pemeriksaan 10 pejabat kepala daerah yang korup. Komitmen SBY memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya izin pemeriksaannya tidak perlu berlarut-larut, agar tidak membuat citra pemerintahan SBY menjadi jelek.
LIRA menduga ada mafia hukum dilingkaran istana sehingga kasus-kasus penegakan hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi tidak cepat terselesaikan.

“LIRA mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan izin pemeriksaan bagi pejabat pemerintah daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu SBY perlu menindak jika ada oknum-oknum di lingkungan istana yang menghambat penegakan hukum dan menjadikan pejabat yang bermasalah sebagai ATM,” tegas Presiden LIRA, Jusuf Rizal, Senin (14/11/2011).
Menurut Jusuf Rizal ada 10 pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi namun penuntahan kasus hukumnya “mandeg” karena terganjal belum turunnya izin pemeriksaan Presiden SBY. Mereka adalah
(1) Bupati Kolaka, Buhari Matta.
(2) Wali Kota Medan, Rahudman Harahap,
(3) Bupati Kepulawan Mentawai, Edison Seleleobaja.
(4) Bupati Bulungan, Budiman Arifin.
(5). Bupati Batang Jateng, Bambang Bintoro.
(6) Wakil Bupati Purwakarta, Dudung S. Supardi.
(7). Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel, Muhtahddin Sera’i.
(8). Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk.
(9) Gubernur Kalimantan Selatan, Ruddy Ariffin dan
(10) Gubernur Riau, Rusli Zainal.
Ditegaskan, kepala daerah yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi tersebut sudah memiliki cukup bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bupati Kolaka, Sulawesi Tengah, Buhari Matta sudah dijadikan tersangka bersama pengusaha AS oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) karena diduga menyalahgunakan jabatan dengan mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan (KP) Nomor : 146 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008 kepada PT. Inti Jaya dalam areal kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Lemo tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Diduga Buhari Matta menerima suap Rp. 5 milyar.
Begitu juga Gubernur Riau, Rusli Zainal sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus proyek multi years senilai Rp. 600 milyar. Kejati Sumut, (26 Oktober 2010) juga menetapkan Wali Kota Medan, Ruhudman Harahap sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran 2005 senilai Rp1,5 miliar. Dugaan korupsi itu terjadi saat Rahudman menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapsel.
“Sudah jelas kejaksaan menyatakan banyak kepala daerah sebagai tersangka. Semestinya Presiden SBY melalui staf-stafnya cepat mengambil kebijakan mengeluarkan izin pemeriksaan. Tidak terbitnya izin pemeriksaan Presiden, kami duga ada permainan oknum-oknum di lingkungan istana yang mencoba menahan kasus para pejabat dan dijadikan ATM. Kalau benar ini terjadi, SBY harus bertindak tegas, agar tidak menjadi presiden buruk dikemudian hari,” tegas Jusuf Rizal.