Soal Rusuh di Batam, Polri Akan Bertanggung Jawab

 
Jakarta: Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo menegaskan, Polri akan bertanggung jawab terhadap kericuhan yang terjadi dalam aksi demo buruh di Batam, termasuk mencari siapa polisi yang melepaskan tembakan.

"Tentunya Polri, apapun yang dilakukan, termasuk mengeluarkan senjata itu harus dipertanggungjawabkan dalam rangka penegakan hukum. Saya kira seperti itu," ungkap Timur saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/11).

Namun Timur juga meminta agar masyarakat di Batam menahan diri, dan tidak terpancing aksi provokatif atas kericuhan yang terjadi antara buruh dengan pihak kepolisan.

"Saya minta semua pihak ya menahan diri, kalau memang ada yang perlu diperjuangkan ya lakukan sesuai ketentuan, kan begitu kan," tegasnya.

Lebih lanjut Timur menjelaskan, unjuk rasa itu dilindungi undang-undang, artinya diperbolehkan. "Tapi tentunya kalau ada pelanggaran hukum seperti merusak dan segala macam, nah itu yang mesti dilakukan penegakan hukum," tuturnya.

"Kalau melanggar hukum, tentunya polisi jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan atau ada permasalahan seperti pengrusakan dan sebagainya. Saya kira begitu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, demo buruh di Batam berakhir ricuh. Para demonstrans juga merusak berbagai fasilitas di kantor Walikota Batam. Puluhan polisi dan Satpol PP berusaha mencegah peristiwa pengrusakan itu, namun aksi saling lempar batu tak terelakkan, sehingga massa demonstran maupun polisi dan Satpol PP terlibat bentrok.

Karena terus didesak aparat, massa buruh juga melempari kaca-kaca kantor Wali Kota Batam. Terutama kaca lantai satu. Selain itu, massa buruh juga menghancurkan dua pos Satpol PP yang ada di kantor Wali Kota Batam. Tiga papan reklame dan lampu-lampu yang mengelilingi kantor Wali Kota Batam pun tak luput dari aksi pengrusakan.

Korban pun berjatuhan dalam aksi demo yang berakhir ricuh ini. Tercatat belasan demonstran luka dan satu orang dilarikan ke rumah sakit karena diduga terkena peluru aparat. Sedangkan satu orang polisi dari satuan Brimob dirawat akibat terkena lemparan batu.

Massa yang berdemo sejak pukul 10.00 WIB kecewa karena sampai pukul 16.00 WIB Wali Kota Batam tidak bersedia menemui mereka. Mereka berdemo menuntut kenaikan upah minimum kota. (ADM/mla)