Masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta tak bisa diselesaikan sendiri

JAKARTA (Pos Kota) – Masalah banjir dan transportasi di Jakarta hanya dapat terselesaikan jika terdapat sinergi antara ibukota dengan daerah lainnya. Hal itu dapat terealisasi jika konsep megapolitan dapat terlaksana.
Sejak 10 tahun lalu, wacana megapolitan yang mengintegrasikan wilayah Jakarta dengan daerah penyangga lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, telah didengungkan. Namun sampai saat kebijakan tersebut belum dapat teralisasi.

Alasannya satu dengan lainnya masih terdapat perbedaan persepsi terutama masalah kepentingan. Guna menindak lanjuti kebijakan tersebut, Prof. Ibramsyah, pakar politik lokal, menilai masalah tersebut dapat terselesaikan jika presiden membentuk pejabat setingkat menteri.
“Jika diserahkan hanya pada tingkat gubernur, kebijakan ini tidak akan pernah terealisasi karena masing-masing pemprov memiliki kepentingan ego sektoral,” tandas Ibramsyah, saat dihubungi, Kamis (6/8).
Lebih lanjut, Ibramsyah, menilai kebijakan pembentukan megapolitan ini harus dipikirkan pemerintah pusat. Terlebih presiden yang terpilih mendatang. Pasalnya tahun ini merupakan waktu yang tepat. “Pejabatnya berupa menteri urusan megapolitan,” sambungnya.
Sedangkan dalam memilih pemangku jabatan, presiden juga harus jeli dalam menentukan.
Harus didasarkan pada tokoh yang memiliki pengetahuan dalam palaksanaan kebijakan megapolitan.
Wacana pembentukan megapolitan kembali mencuat saat Sutiyoso menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam konsepnya kebijakan tersebut nantinya ibukota akan terintegrasi dengan daerah penyangga lainnya.
Alasan pembentukan kebijakan tersebut lantaran masalah yang ada di Jakarta seperti banjir dan tranpsortasi hanya dapat diselesaikan dengan adanya kebijakan yang mencakup seluruh wilayah penyangga ibukota.